Sengketa Dagang, Indonesia Berpotensi Kehilangan Devisa Rp26,5 Triliun

Sengketa Dagang, Indonesia Berpotensi Kehilangan Devisa Rp26,5 Triliun

Indonesia Berpotensi Kehilangan Devisa

Indonesia Berpotensi Kehilangan Devisa – World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia mencatat terdapat 196 kebijakan perdangangan khusus yang diterapkan oleh negara anggota pada masa pandemi COVID-19.

Baca juga : Auric Capital Kantongi Saham Matahari Department Store

“Indonesia sendiri mencatatkan lima kebijakan perdagangan yang direlaksasi maupun diatur daftar akun s128 tata niaganya,” kata Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Srie Agustina, dalam web seminar “Trade Remedi di Masa Pandemi: Peluang dan Tantangan”, Senin (8/6/2020).

Kebijakan tersebut antara lain relaksasi impor bawang bombai dan juga bawang putih. Ada juga relaksassi impor gula. Selain itu juga kebijakan larangan ekspor alat perlindung diri APD dan kebutuhan Medis.

Srie menjelaskan, kebijakan untuk impor gula dan bawang dilakukan untuk memenuhi konsumsi dalam negeri. Sedangkan untuk larangan ekspor APD untuk pemenuhan pasar dalam negeri, dan ekspor kebutuhan medis juga untuk kebutuhan di dalam negeri.

Menurutnya, memang dalam masa pandemi covid-19 ini ada tuduhan baru anti dumping dan aturan pengamanan perdagangan (safeguard), yang dilakukan negara mitra terhadap produk ekspor Indonesia.

Tuduhan tersebut untuk produk yang bervariasi mulai produk baja, kayu, benang tekstil, bahan kimia, dan produk otomotif. Semua tuduhan itu berpotensi akan menyebabkan hilangnya devisa negara yang diperkirakan USD 1,9 miliar atau setara dengan Rp 26,5 triliun.

“Itu suatu angka yang tidak sedikit di tengah kita membutuhkan sumber-sumber devisa untuk pendapatan negara, sungguh jumlah yang besar untuk jangka waktu hanya 5 bulan saja. Semua data tersebut menunjukkan bahwa ke depan tantangan yang akan kita hadapi sebagai bangsa Indonesia ternyata tidak mudah,” ujarnya.

Indonesia Tidak Sendiri

Lebih lanjut, Srie mengatakan bahwa situasi perekonomian yang sulit masih akan Indonesia hadapi. Namun demikian tentunya Indonesia tidak sendirian, lebih dari 200 negara di dunia juga mengalami kondisi yang serupa.

Ia menyebut pemulihan keadaaan karena pandemi ini sangat tergantung pada dua faktor, yang saling terkait yakni pertama, beberapa lama pandemi ini bisa diatasi, dan kedua, kebijakan yang diterapkan pemerintah baik di level domestik maupun internasionak dalam memitigasi dampak ekonomi yang terjadi.

“Sebisa mungkin harus bisa tepat sasaran dan terintergrasi harmonis antara pemerintah pusat daerah dan semua perwakilan dagang diluart negeri. Satu hal yang harus kita destruksi yang ditimbulkan dari COVID-19 ini tidak boleh membuat produktivitas, kreativitas, dan inovasi kita terhenti,” ungkapnya.

Apapun jenis kegiatan ekonomi yang berbasis digital online. Srie mengatakan hal itu tentunya memiliki peluang yang besar untuk menjadi pemenang dalam situasi ini, maka dibutuhkan inovasi-inovasi lain yang dapat membukukkan catatan pendapatan ekonomi Indonesia terutama ekonomi disektor riil.

Sumber : liputan6.com