OJK Ingatkan Tata Kelola Tapera

OJK Ingatkan Tata Kelola Tapera

OJK Ingatkan Tata Kelola Tapera agar Tak Seperti Jiwasraya

OJK Ingatkan Tata Kelola Tapera agar Tak Seperti Jiwasraya – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan agar program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dijalankan dengan tata kelola yang baik sesuai aturan main yang dibuat pemerintah. Dengan begitu, Tapera tak mengundang masalah di kemudian hari.

“Sejauh ini negara terus saja mengintensifkan penarikan dana dari publik, yang hakikatnya adalah melemparkan beban krisis ke punggung rakyat. Dari biaya tarif listrik yang naik, tidak diturunkannya harga BBM, sampai dengan perluasan penerapan pajak,” kata Ilhamsyah.

“Peraturan Pemerintah terkait Tapera tidak berlebihan bila diartikan sebagai lanjutan dari intensifikasi penarikan dana dari publik untuk mengatasi defisit APBN,” imbuh dia.

Selain menolak Tapera, KPBI juga menuntut pemerintah memenuhi kebutuhan dasar rakyat, yakni hunian gratis atau sangat murah.

“Negara tidak boleh lepas tangan, atau mencari jalan lain untuk menghindari kewajiban ini,” kata Ilhamsyah.

Hal ini merupakan respons Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso ketika ditanyakan awak media soal program Tapera agar tak mengulang kejadian gagal bayar seperti yang dialami PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

“Kaidah tata kelola lembaga keuangan harus dipenuhi, harus dilakukan di Tapera dan lembaga keuangan lainnya,” terang Wimboh.

Diketahui, konsep tabungan perumahan di Tapera sama dengan salah satu produk milik Jiwasraya yang menawarkan tabungan investasi atau saving plan. Maka itu, Wimboh menyatakan program Tapera perlu menjunjung tinggi tata kelola yang baik agar tak terjadi masalah pada waktu mendatang.

Ilhamsyah mengingatkan pada Mei lalu Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan kenaikan iuran BPJS yang ditetapkan pemerintah. MA menyatakan pemerintah seharusnya tidak membebankan masyarakat atas defisit BPJS Kesehatan.

Tapera bagi KPBI menunjukkan ketidakpedulian

“MA memandang karena defisit terjadi akibat kesalahan dan kecurangan dalam pengelolaan. Landasan MA itu tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor: 7 P/HUM/2020. Apa yang dinyatakan MA ini menunjukkan bahwa pemerintah belum bisa membenahi kinerja yang buruk dari badan yang mengelola dana publik,” ujar dia.

Iuran dana Tapera juga disebut sebagai pukulan terhadap daya beli pekerja. Tambahan pungutan ini akan menggerus nilai upah.

Selain itu, kebijakan dana Tapera bagi KPBI menunjukkan ketidakpedulian pemerintah atas kondisi rakyat, khususnya kelas buruh. Dia mengatakan pada masa sulit seperti saat ini negara mestinya lebih banyak memberikan uluran tangan untuk memudahkan kehidupan rakyat.

Sekadar mengingatkan, Jiwasraya sempat menunda pembayaran klaim jatuh tempo sebesar Rp802 miliar pada Oktober 2018 lalu. Namun, utang pembayaan klaim terus naik hingga tembus Rp12,4 triliun pada akhir tahun lalu.

Sementara, aturan mengenai program Tapera sendiri tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera. Beleid itu diteken pada 20 Mei 2020 lalu.

Dengan aturan itu, pemerintah nantinya akan memotong gaji PNS, TNI, Polri, pegawai BUMN, BUMD, dan pegawai swasta sebesar tiga persen untuk iuran Tapera. Iuran wajib ini hampir sama seperti yang diterapkan oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

“Tapera sama prinsipnya, harus menggunakan kaidah dan tata kelola sesuai ketetapan pemerintah,” ucap Poker Deposit Pulsa dalam video conference, Kamis.

Menurut dia, pemerintah sudah memberikan keringanan masyarakat untuk membeli rumah dengan program tabungan di Tapera. Di sini, Wimboh mengingatkan agar tata kelola lembaga keuangan juga diterapkan karena menyangkut tabungan masyarakat.