Karena Corona, STAN Tidak Terima Mahasiswa Baru 2020

Karena Corona, STAN Tidak Terima Mahasiswa Baru 2020

Corona Penyebab STAn Tidak Terima Mahasiswa di Tahun 2020

STAN Tidak Terima Mahasiswa BaruKementerian Keuangan (Kemenkeu) melalaui Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan menyatakan tidak membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk Politeknik Keuangan Nagara (PKN) Sekolah Tinggi Akuntansi Nagara (STAN) pada 2020 ini.

Keputusan ini diambil pasca diterbitkannya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor B/435/M.SM.01.00/2020 tentang Rencana Pembukaan Pendaftaran dan Seleksi Sekolah Kedinasan Tahun 2020.

Baca juga : Citilink Kembali Buka Layanan Penerbangan Domestik Hari Ini

Dalam sebuah siaran pers yang dikeluarkan Kemenkeu, Jumat (8/5/2020), langkah ini diambil guna menekan angka penyebaran virus corona (Covid-19). Hal tersebut mengingat STAN merupakan sekolah kedinasan dengan jumlah pendaftar paling banyak.

“Bahwa sesuai dengan keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, menyebabkan seleksi dalam bentuk tes umum tidak dapat dilaksanakan dengan efektif, mengingat jumlah rata-rata pendaftar selama tiga tahun terakhir mencapai angka 130.000 peserta,” tulis Kemenkeu.

Pertimbangan lainnya, yakni saat ini sedang dilaksanakan restrukturisasi dan pengkajian kebutuhan pegawai Kementerian Keuangan dari lulusan program DI dan DIII PKN STAN, serta dari sumber-sumber lain.

Penataan Sistem

Kemudian, Kemenkeu juga tengah melaksanakan penataan ulang sistem dan tata kelola pendidikan kedinasan di PKN STAN, termasuk di dalamnya penataan program studi dan kurikulum yang menekankan pada relevansi lulusan PKN STAN di masa depan, serta aspek pengembangan karakter Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS.

“Berdasarkan pertimbangan poin-poin di atas, pendaftaran dan seleksi penerimaan mahasiswa baru PKN STAN untuk tahun 2020 tidak dilaksanakan,” sebut Kemenkeu.

Ridwan Kamil Minta Kemendg Lakukan Rapis Test di Pasar Tradisional Jabar

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta kepada Kementerian Perdagangan (kemendag) untuk menyediakan rapid test bagi pedagang pasar tradisional di wilayah Jawa Barat (Jabar). Langkah ini untuk memastikan keamanan pasar sebagai tempat aktivitas ekonomi masyarakat.

“Saat ini alat rapid test di Jabar masih terbatas. Saya minta ada pengetesan massal dari Kementerian Perdagangan terhadap pedagang pasar tradisional,” ujar mantan wali kota Bandung kepada Menteri Perdagangan Agus Suparmanto di Bandung, Jumat (8/5/2020).

Dia mengatakan, pasar tradisional termasuk tempat yang rentan menyumbang penyebaran virus Corona Covid-19 di Jawa Barat. Maka dari itu, rapid test perlu menyasar seluruh pedagang tanpa terkecuali.

Melalui rapid test pula pemetaan penyebaran virus covid-19 dapat diketahui, sehingga memudahkan jajarannya untuk melakukan penanganan pandemi corona di wilayahnya.

Selain itu, pasar harus menjadi fokus monitoring untuk mendukung pengadaan kebutuhan bahan pokok masyarakat.

Lebih jauh, Ridwan Kamil menyebut rapid test merupakan tindakan preventif untuk memutus mata rantai penyebaran virus covid-19. Apalagi, belum lama ini salah satu pasar di provinsi Sumatera Barat, sejumlah pedagangnya dinyatakan positif terpapar virus berbahaya asal kota Wuhan.

Lebih Susah Jadi Gubernur Jabar DIbandingkan Presiden Korsel

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil, mengatakan bahwa peran sebagai gubernur di Jawa Barat lebih susah jika dibandingkan dengan menjadi Presiden Korea Selatan (Korsel) di saat pandemi Corona. Alasannya, anggaran yang dimiliki oleh Jawa Barat sangat minim sehingga harus memutar otak lebih keras.

Ridwan mengatakan, anggaran penanganan pandemi Corona Covid-19 di Provinsi Jawa Barat sangat kecil. Ia mengklaim anggaran penanganan Corona untuk Jawa Barat hanya 1 persen dari anggaran penanganan Corona Korea Selatan.

“Sebelum covid-19, rakyat saya disubsidi 2,5 persen, setelah covid-19 jadi 40 persen yang harus disubsidi kelompok pas-pasan, di Jawa Barat yang minta bantuan sosial 65 persen, atau 2/3 rakyat kami sekarang. Artinya dari 9 juta jadi 38 juta dari total 50 juta yang harus kami beri makan pakai dana negara, ini berat,” kata Ridwan Kamil saat menerima blusukan Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto di Bandung, Jumat (8/5/2020).

Dia kemudian membandingkan dana penanggulangan pandemi covid-19 di Jawa Barat dengan Korea Selatan, bak bumi dan langit. Menurutnya dana yang tersedia di negeri ginseng tersebut hampir sama dengan jumlah penduduk.

Minimnya anggaran yang tersedia membuat dirinya kewalahan dalam menangani pandemi covid-19 di provinsi Jawa Barat. Bahkan di depan Mendag. Pria yang akrab disebut Kang Emil tersebut mengaku lebih susah menjadi Gubernur Jawa Barat dibandingkan Presiden Korea Selatan

“Jadi Gubernur Jawa Barat lebih susah dari Presiden Korsel,” tegas Ridwan Kamil.

Sumber : liputan6.com