Waskita Karya Mendapatkan Kontrak Baru Rp3,16 Triliun di Kuartal I 2020

Waskita Karya Mendapatkan Kontrak Baru Rp3,16 Triliun di Kuartal I 2020

Waskita Karya Mendapatkan Kontrak Baru

Waskita Karya Mendapatkan Kontrak BaruPT Waskita Karya (Persero) Tbk (Kode Saham: WSKT) berhasil mencatatkan perolehan dalam nilai kontrak baru sebesar Rp3,16 triliun untuk periode kuartal I tahun 2020 atau setara dengan 7 persen dari target tahun 2020 sebesar Rp 45 triliun.

Baca juga : Menaker Tetap Wajibkan Pengusaha Bayar THR H-7 Lebaran

Director of Finance Waskita Karya, Haris Gunawan menjelaskan rincian komposisi kontrak baru perolehan kuartal I terdiri dari proyek infrastruktur sebesar 61 persen, proyek gedung sebesar 21 persen dan sisanya berasal dari proyek sipil lainnya.

“Di 3 bulan pertama tahun 2020, kami sudah tandatangani beberapa kontrak proyek baru seperti Jalan Tol Pasuruan–Probolinggo seksi 4, Jaringan Gas Tarakan, dan Gedung UIN Jambi,” jelas Haris Gunawan dalam keterangannya, Rabu (13/5/2020).

Dengan perolehan nilai kontrak baru tersebut dan ditambah dengan sisa nilai kontrak sebesar Rp 51,2 triliun, maka total kontrak yang dimiliki oleh Waskita Karya adalah sebesar Rp 54,4 triliun.

Dampak Pandemi Covid-19

Manajemen Waskita Karya juga berharap Pandemi Covid-19 dapat segera teratasi megingat dampak yang ditimbulkan terhadap perekonomian dan bisnis sangat besar, termasuk terhadap pencapaian target kinerja Waskita Karya.

“Kami sedang mengkaji kembali potensi kontrak tahun ini, khususnya proyek yang berasal dari Pemerintah,” terang Bapak Haris Gunawan.

Pemerintah Terbitkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Pemerintah Jokowi-Ma’ruf resmi mengeluarkan beleid khusus mengenai pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pelaksanaan Program PEN disahkan lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan kehadiran PP ini setidaknya membuat kepastian hukum menjadi lebih kuat. Sehingga pemerintah bisa lebih aktif melakukan kebijakan-kebijakan paling tidak membatasi dampak negatif dari penyebaran virus Corona.

“Kita harapkan bisa paling tidak membatasi dampak negatif dari komitmen tinggi terhadap perekonomian kita program pemulihan ekonomi nasional ini adalah keturunan langsung Perppu (1/2020) khususnya ada di pasal 11 yaitu tentang pemulihan ekonomi nasional,” kata dia dalam video conference di Jakarta, Rabu (13/5).

Dikutip dari PP Nomor 2 Tahun 2020, di dalam Pasal 4, tertulis pemerintah dapat melakukan penyertaan modal negara (PMN), penempatan dana, investasi agen hebatbet pemerintah, dan penjaminan untuk program PEN. Selain melalui 4 hal tersebut, program PEN juga dapat dilaksanakan melalui belanja negara.

Dalam pengambilan kebijakan, Menko Perekonomian, Menko Kemaritiman dan Investasi, Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner LPS merumuskan dan menetapkan strategi pelaksanaan PEN, termasuk dalam menetapkan prioritas bidang usaha yang terdampak COVID-19.

Kemudian untuk selanjutnya beberapa apa pasal yang dituliskan di dalam PP tersebut yakni mengatur untuk melaksanakan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah juga dapat melakukan kebijakan melalui belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal itu tertuang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

Rincian Pasal

Selanjutnya beberapa butir pasal didalam aturan tersebut diantaranya adalah :

Di Pasal 6, dana pelaksanaan PEN dapat bersumber dari APBN atau sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8, pemerintah dapat melakukan PMN kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan atau anak perusahaan BUMN terdampak covid-19.

Pasal 10, Penempatan dana ditujukan untuk memberikan dukungan likuiditas kepada perbankan yang melakukan restrukturisasi kredit. Memberikan tambahan kredit modal kerja. Selain itu, penempatan dana dilakukan kepada bank peserta paling sedikit 51 persen saham dimiliki oleh WNI. Badan hukum Indonesia, bank kategori sehat, termasuk 15 bank beraset terbesar.

Pasal 21, pemerintah dapat menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) yang dibeli oleh Bank Indonesia (BI) untuk pembiayaan PEN.

Pasal 26, penyelesaian transaksi perdagangan bilateral dengan menggunakan mata uang lokal (local currency settlement). Dilaksanakan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

Adapun PP 23/2020 ini sudah ditandatangani Presiden RI Joko Widodo. Tanggal 9 Mei 2020, dan diundangkan pada 11 Mei 2020.

Sumber : liputan6.com